Malang: Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyebutkan puluhan anggota DPRD Kota Malang yang tersangkut kasus korupsi bermasalah pada integritas. Lantaran itu, Soekarwo menilai perlu ada pengecekan bibit, bebet, dan bobot terhadap anggota dewan, termasuk pendapatan mereka.
"Pengecekan itu diterapkan di negara-negara maju," kata Soekarwo dalam rilis yang diterima Medcom.id, Senin, 10 September 2018.
Soekarwo mengatakan akan berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pimpinan partai untuk mengecek rekam jejak nama-nama yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Permasalahan integritas, lanjut Soekarwo, tak bisa ditelusuri dengan sistem teknologi informasi.
Jadi, lanjut Soekarwo, perlu melibatkan tokoh agama untuk meningkatkan integritas mereka melalui keimanan dan ketakwaan. Tokoh bangsa dan media pun berperan memberikan penanaman demokrasi pada calon legislatif.
Soekarwo pun berharap 41 anggota dewan yang dilantik setelah proses pergantian antar waktu (PAW) dapat melanjutkan tugas mengurusi urusan masyarakat Kota Malang. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang berjalan efektif dan efisien.
"Anggota dewan yang baru diharapkan segera melakukan fungsi kedewanan seperti pengawasan, peraturan daerah, dan anggaran daerah. Manfaat bagi masyarakat Kota Malang harus lebih dulu daripada kepentingan-kepentingan lain," kata Soekarwo.
Pelantikan 41 anggota dewan PAW berlangsung di DPRD Kota Malang, Senin, 10 September 2018. Mereka menggantikan 41 anggota dewan periode 2014-2019 yang tersangkut kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015.
KPK menetapkan 41 anggota dewan itu sebagai tersangka. Yang tersisa dari mereka hanya Abdurachman dari fraksi PKB, Subur Triono dari fraksi PAN, Nirma Cris Desinidya dari fraksi Partai Hanura serta Priyatmoko Oetomo dan Tutuk Hariyani yang keduanya dari fraksi PDI-P.
(RRN)
No comments:
Post a Comment