Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menyambut baik pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kota Malang yang terjerak kasus korupsi segera dilakukan. PAW dilakukan sebelum para status mereka berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, kasus DPRD Malang tergolong bukan hal biasa. Sebab, 90 persen anggotanya, atau 40 dari 45 anggotanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ini justru positif, PAW sebelum berkekuatan hukum tetap," ujar Donal di DPP PSI, Jakarta, Senin, 10 September 2018.
Ia menambahkan, jika kondisi tersebut tidak segara ditangani, dikhawatirkan akan menggangu jalannya sistem pemerintahan.
"PAW ini langkah hukum yang bisa menjawab kondisi, sebab pemerintah akan bisa kosong kalau tidak ada pergantian itu," tambahnya.
Sebelumnya, Sebanyak 40 anggota pergantian antar waktu (PAW) DPRD Kota Malang dilantik di Ruang Sidang Paripurna, Gedung DPRD Kota Malang, Senin, 10 September 2018 pagi.
Baca: 40 PAW DPRD Kota Malang Dilantik
Anggota PAW ini dilantik untuk melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Rabu kami sudah optimalkan fungsi dewan. Untuk bimbingan pembahasan APBD-P, APBD ada tim ahli. Walaupun tanpa yang baru tetap ada tim ahli," kata Plt Ketua DPRD Kota Malang, Abdurachman di Gedung DPRD Kota Malang.
(DMR)
No comments:
Post a Comment