| Jakarta: Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai anggaran pendampingan Rukun Warga (RW) di DKI Jakarta membuang-buang anggaran. Hal ini menyusul DPRD DKI yang menyetujui anggaran pendampingan RW di Jakarta. "Karena secara sistematis, semua sudah dianggarkan. Kelurahan, kecamatan juga sudah digaji, kenapa harus ada pendampingan lagi," kata Nirwono kepada Medcom.id, Senin, 10 September 2018. Menurutnya, pendampingan RW merupakan istilah yang mengada-ada. Sebab selama ini pendampingan dilakukan oleh kelurahan dan kecamatan. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI menganggarkan hal tersebut, patut dipertanyakan. "Tingkat sebelum RW itu kan kelurahan ya, apakah selama ini enggak pernah kelurahan mendampingi RW? Mendampingi warga?," kata Nirwono. Lebih lanjut ia menilai Pemprov DKI melalui Sekda Saefullah terlalu terburu-buru melihat permasalahan. Jika tak ada anggaran dalam pendampingan RW, seharusnya Pemda melihat tugas pokok fungsi elemen terkait. Selain kecamatan, kelurahan dan unsur lain, ada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang berperan. Dengan penggelontoran dana Rp1,6 miliar untuk mendampingi RW, timbul tudingan pada SKPD. "Terlihat ada SKPD terkait yang tak menjalankan tugas, sebenernya kan banyak instansi dinas terkait kelurahan yang mendampingi," katanya. Hal ini, kata dia, menjadi catatan bagi RW, seharusnya komponen Pemda itu bergerak proaktif. Jika ingin didampingi, maka perlu berkomunikasi dengan kelurahan, untuk dijembatani dengan SKPD terkait. Baca: Anggaran Pendamping RT/RW DKI Terancam Ditolak Terakhir, Nirwono menyebut sebaiknya pendampingan dijadikan sebagai opsi tambahan. Dan komponen pelaku juga bukan dari SKPD atau unsur di Pemda. Pemprov DKI bisa menggandeng akademisi terkait hal ini. "Kalau pihak ketiga yang digandeng ya lebih baik perguruan tinggi. Pendampingnya mahasiswa, dia dapat menerapkan ilmu dan memberi masukan," tandasnya. (DMR) Let's block ads! (Why?) via METROTVnews.com https://ift.tt/2CQ6UEX | 
No comments:
Post a Comment